Makalah UMKM

MAKALAH
Usaha Kecil Menengah
Makalah Ini Disusun untuk Memenuhi Salah SatuTugas
Mata Kuliah Koperasi dan UMKM
Oleh :
Nia Nuryani

PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah yang berjudul “Kenakalan Remaja”.
Dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuannya kepada pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam penyelesaian dan penyusunan makalah ini.
Mohon maaf apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran seta perbaikan dalam makalah ini sangat penulis perlukan, Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas jasa baik mereka. Amiin..
Ciamis, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar isi
Bab I Pendahuluan
1.1 Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan
1.4 Manfaat
Bab II Pembahasan
2.1 Pengertian UKM
2.2 Klasifikasi UKM
2.3 Peran UKM
2.4 Ciri-ciri dan contoh UKM
2.5 Permasalahan yang dihadapi UKM
2.6 Undang-undang dan peraturan UKM
Bab III Penutup
3.1 Simpulan

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
Salah satu contoh UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah usaha isi pulsa yang dirintis DS Phone. Jika dulu di awal-awal munculnya telepon seluler, pulsa hanya dapat diperjualbelikan dengan bentuk voucher fisik, kini voucher elektrik lah yang mendominasi penjualan isi ulang pulsa. Pulsa merupakan satu produk yang dikonsumsi berbagai manusia dalam tiap detik. Di negara berkembang seperti Indonesia, perkembangang telepon selurar sangat pesat, sekarang tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi (telepon dan sms) tapi kini telepon selular sudah berkembang menjadi sarana untuk mengakses internet, berfoto dan juga saling mengirim, dan menyimpan data. Kini dengan banyaknya pengguna telepon selular dan kemudahan dalam pengisiian pulsa maka usaha isi pulsa merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan.

1.2 Rumusan Masalah
a. Apa pengertian UKM
b. Bagaimana klasifikasi UKM?
c. Bagaimana peran dari UKM?
d. Apa saja ciri-ciri dan contoh UKM
e. Apa permasalahan yang dihadapi UKM
f. Bagaimana peraturan dalam UKM

1.3 Tujuan
a. Untuk mengetahui definisi UKM
b. Untuk mengetahui klasifikasi UKM.
c. Untuk peran dari UKM.
d. Untuk mengetahui ciri-ciri dan contoh UKM
e. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi UKM
f. Untuk mengetahui peraturan dalam UKM

1.5 Manfaat
a. Mengetahui definisi UKM.
b. Mengetahui klasifikasi UKM
c. Mengetahui apa saja peran dari UKM
d. Mengetahui ciri-ciri dan contoh UKM
e. Mengetahui permasalahan yang dihadapi UKM
f. Mengetahui peraturan dalam UKM

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian UKM
1. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
3. Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
UKM didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usahayang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati.
4. Menurut UU No 20 Tahun 2008
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Undang undang tersebut membagi kedalam dua pengertian yakni:
a. Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :
• Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah
b. Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :
• Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
c. Definisi dan Kriteria UKM menurut Lembaga dan beberapa Negara Asing. Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: Jumlah tenaga kerja, Pendapatan, dan Jumlah aset.
World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
a. Medium Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta.
b. Small Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 30 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
c. Micro Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.
Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG $ 15 juta.
Malaysia mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu.
b. Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.
Jepang membagi UKM sebagai berikut :
a. Mining and manufacturing dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.
b. Wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu.
c. Retail dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu.
d. Service dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu.
Korea Selatan mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.
European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
a. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 250 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta. Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta.
b. Small-sized Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 50 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta. Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta.
c. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta. Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta.
Jadi, dapat disimpulkan Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta usaha yang berdiri sendiri.

2.2 Klasifikasi UKM
Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
1. Livelihood Activities: Merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh: pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise: Merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise: merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterpris: merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3 Peran Usaha Kecil dan Menengah
Peranan UKM dalam perekonomian tradisional di akui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau nonmigas. Terdapat beberapa alasan pentingnya pengembangan UKM:
a. Fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. Relevansi UKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjangnya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
b. Peranan UKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karna UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negera dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut:
• Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
• Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
• Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak.
• Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat.
• Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

2.4 Ciri-ciri dan contoh dari UKM
Ciri-ciri usaha kecil
a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
Contoh usaha kecil
a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
e. Koperasi berskala kecil.
Ciri-ciri usaha menengah
a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
Contoh usaha menengah
a. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi;
d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

2.5 Permasalahan yang dihadapi oleh UKM
1. Faktor Internal:
a. Kurangnya permodalan-permodalan, meruapakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.
b. Sumber Daya Manusia yang terbatas, Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.
c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Usaha Kecil, Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.
2. Faktor Eksternal:
a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha besar.
b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha, Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.
c. Terbatasnya akses pasar, Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapt dipasarkan Secara kompetitif baik dipasar nasinal maupun iternasional.

2.6 Undang-Undang dan Peraturan UKM
a. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
b. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
c. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
d. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
e. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan. Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.
f. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
g. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
h. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
i. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB III
PENUTUP

3.1 Simpulan
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta usaha yang berdiri sendiri. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu : Livelihood Activities, Micro Enterprise, Fast Moving Enterpris, dan Small Dynamic Enterprise.
Peranan UKM dalam perekonomian tradisional di akui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau nonmigas. Terdapat beberapa alasan pentingnya pengembangan UKM: Fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan.
Peranan UKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karna UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negera dengan menggunakan kandungan impor yang rendah. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut: Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk; Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil; Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak; Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat; serta Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
DAFTAR PUSTAKA

http://vladimir-fandypratama.blogspot.com/2012/11/tugas-2-koperasi-makalah-ukm.html

Artikel UMKM

A. Pengertian UMKM
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.
Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan berbagai instansi di Indonesia, yaitu:
a. UU no.9 tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.
b. Kementrian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.
c. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 milyar (sesuai UU no.9 tahun 1995)
d. Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU no 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 – 60 juta).
e. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1-5 orang. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

B. Kriteria usaha kecil
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
c. Milik Warga Negara Indonesia
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
e. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

C. Klasifikasi UMKM
Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
d. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

D. Peranannya di Indonesia
Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, kata Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B.Sulisto,MBA.
Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini.
Kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.
Di negara-negara majupun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan daripada negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.
Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta . Departemen Koperasi dan UKM. Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri.
Dan saat ini, menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa UKM memiliki peran yang sangat penting di ASEAN termasuk Indonesia. Selama ini UKM terus menunjukkan kemampuannya untuk dapat bertahan dan tetap dinamis. Kita perlu melibatkan UKM dan memastikan UKM memperoleh manfaat dari ASEAN Economic Forum (AEC) untuk mewujudkan sasaran ASEAN yang inklusif, merata, berkesinambungan dan memiliki ketahanan tinggi. Berdasarkan dari data Sekjen ASEAN, UKM mempekerjakan 50 persen dan 96 persen dari jumlah pekerja dan memberi kontribusi antara 19 persen ke 31 persen dari total ekspor di ASEAN.

E. Hubungan UKM dan ekonomi Indonesia
UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

F. Pajak bagi UKM
Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan Pemerintah akan menarik pajak bagi sektor UKM beromzet Rp300 juta hingga Rp4 miliar per tahun. Hal tersebut akan dilaksanakan karena pemerintah mengakui membutuhkan uang untuk proyek infrastruktur.

Daftar Referensi
http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/01/pengertian-umkm-dan-koperasi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html
http://astinurdamayanti.blogspot.com/2011/11/pengertian-ukm-dan-peranannya-dalam.html

Artikel Teori Akuntansi

A. Pengertian Akuntansi
Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis.

B. Sejarah
Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik – sekarang dikenal sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) – sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli (1445 – 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543.
Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan selama suatu penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan para. Laporannya diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik terdaftar pada Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant di abad ke 19.

C. Siklus Akuntansi

1. Perusahaan jasa
Untuk membuat Laporan Keuangan, khususnya perusahaan jasa terdapat delapan langkah, yang dikenal dengan Siklus Akuntansi. kedelapan langkah tersebut adalah:
a. Transaksi keuangan
b. Mencatat segala transaksi keuangan, berdasarkan bukti asli transaksi, dalam satu periode akuntansi
c. Membuat Jurnal Umum berdasarkan catatan no.2
d. Membuat Buku Besar
e. Membuat Jurnal Penyesuaian
f. Membuat Laporan Keuangan: Laporan Laba rugi, Neraca, dan Leporan Perubahan Modal
g. Membuat Jurnal Penutup
h. Membuat Neraca Saldo setelah penutupan
2. Perusahaan dagang
Untuk perusahaan dagang, sebenarnya juga hampir sama tetapi ada tambahan lain. Langkah-langkah tersebut adalah:
a. Transaksi (Transaksi Internal dan Transaksi Eksternal)
b. Pengumpulan Bukti Transaksi
c. Mencatat ke dalam Jurnal Umum, Jurnal Khusus dan ke dalam Buku Besar Pembantu
d. Merekapitulasi Jurnal Umum dan Jurnal Khusus
e. Posting ke Buku Besar
f. Membentuk Neraca Saldo
g. Menyusun Ayat Jurnal Penyesuaian
h. Membentuk Kertas Kerja (Worksheet) dalam bentuk Neraca Lajur
i. Laporan Laba Rugi
j. Laporan Perubahan Modal
k. Laporan Neraca
l. Laporan Arus Kas
m. Menyusun Ayat Jurnal Penutup
n. Membentuk Neraca Saldo setelah Penutupan
o. Menyusun Ayat Jurnal Pembalik
3. Pihak-pihak yang berkepentingan
Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi adalah:
a. Para pemilik dan calon pemilik perusahaan
b. Para pengelola perusahaan
c. Para pegawai/karyawan perusahaan
d. Para investor.
e. Para kreditor.
f. Pemerintah.
g. Rekanan perusahaan.
D. Prinsip akuntansi
1. Entitas (Kesatuan Usaha)
Konsep ini sering disebut business entity concept. Konsep ini membatasi ruang lingkup kepentingan. Dalam akuntansi keuangan, perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Going Concern (Kontinuitas Usaha)
Konsep ini mengasumsikan suatu entitas ekonomi akan terus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan, kecuali bila ada bukti sebaliknya.
2. Penggunaan Unit Moneter dalam Pencatatan
Semua transaksi-transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara dimana perusahaan itu berdiri.
3. Time Period (Periode Waktu)
Adanya pembatasan waktu untuk dapat menilai dan melaporkan hasil dari usaha yang dijalankan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dianggap akan terus hidup dimasa yang akan datang, sehingga tidak mungkin apabila untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dari usaha kita harus menunggu perusahaan ditutup terlebih dahulu.
4. Historical Cost (Biaya Hostoris)
Prinsip ini menetapkan nilai yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam melaporkan nilai dalam laporan keuangan diantaranya :
a. Nilai Buku (Book Value)
b. Nilai Tunai (Present Value)
c. Nilai Ganti (Replacement Value)
d. Nilai Pasar (Market Value)
5. Penetapan nilai
Yang dipakai dalam laporan keuangan dengan menggunakan harga perolehan merupakan hal yang terbaik dibandingkan cara-cara yang lain. Harga perolehan adalah merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu aktiva hingga siap pakai.
6. Pengakuan Pendapatan (Recognition of Revenue)
Pendapatan adalah kenaikan bersih kekayaan perusahaan sebagai hasil dari kegiatan perusahaan karena :
a. Penjualan barang / jasa kepada pelanggan
b. Penerimaan sewa, bunga, deviden, royalities dan pendapatan lainnya
c. Keuntungan dari penjualan aktiva
d. Keuntungan dari pelunasan hutang
e. Besarnya pendapatan diukur dengan nilai uang, yaitu sebesar nilai tunai dari hasil penjualan barang / jasa atau aktiva lainnya.
7. Mempertemukan Beban dan Pendapatan (Matching Cost and Revenue)
Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini sangat bermanfaat untuk menentukan besarnya penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan setiap periodenya.
8. Konsistensi (Consistency) :
Menurut prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menerapkan prosedur dan metode akuntansi yang sama (konsisten) dari satu periode ke periode berikutnya.
9. Full Disclousure (Pengungkapan Lengkap) :
Dalam menyajikan data atau informasi keuangan suatu perusahaan harus secara lengkap dan tidak boleh ada yang disembunyikan.
10. Materiil (Materiality) :
Pada dasarnya akuntansi disusun berlandaskan dasar teori yang diterapkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu cara tertentu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua transaksi diperlakukan sesuai dengan teori.
11. Konservatif (Konservatism) :
Pada prinsip ini, laporan keuangan disusun sedemikian rupa dengan penilaian yang direndahkan. Hal ini terjadi karena adanya sikap berhati-hati pihak manajemen yang tercermin dalam laporan keuangan untuk mengantisipasi keadaan pada waktu tidak diperoleh laba atau rugi.
12. Dasar Akrual (Accrual Basic) :
Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan demikian, transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
E. Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia: (Revisi 2009) mengatakan bahwa :
“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.
Menurut Kasmir, dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” (2012; 11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :
a. Memberikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
c. Memberikan informasi tentang jenis dan julmlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu
e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
h. Informasi keuangan lainnya.
Sifat laporan keuangan menurut Munawir, dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2007; 6), diantaranya :
a. Fakta-fakta yang telah dicatat (recorder fact)
b. Prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi
c. Pendapat pribadi
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :
a. Dapat Dipahami
b. Relevan
c. Keandalan
d. Dapat diperbandingkan
Keterbatasan laporan keuangan menurut Munawir, dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2007; 9), diantaranya :
a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) bukan laporan yang final. Laporan keuangan tidak menjunjukkan nilai likwidasi atau realisasi dimana dalam pembuatannya terdapat pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau management yang bersangkutan.
b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatan bersifat pasti dan tepat. Angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.
c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar.
d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir).
Bentuk-bentuk laporan keuangan
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Pengertian neraca menurut Sofyan Syafri Harahap, dalam bukunya “Analisis Kritis atas Laporan Keuangan” (2010, 107), adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pada saat tertentu. Laporan ini bisa disusun setiap saat dan merupakan opname situasi posisi keuangan pada saat itu.
Dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk neraca, yaitu :
a. Bentuk Skontro (Account form)
b. Bentuk Vertikal (Report form)
Neraca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :
a. Aktiva
b. Hutang
c. Modal
2. Laporan Rugi Laba (Income Statement)
Menurut Kasmir, dalam bukunya, “Analisa Laporan Keuangan” (2012; 58), Laporan rugi laba merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
Bentuk Laporan Rugi Laba
a. Bentuk Tunggal atau single step,
b. Bentuk Majemuk atau Multiple Step
3. Laporan Laba Ditahan
Menurut Munawir, dalam bukunya, “Analisa Laporan Keuangan” (2007; 27), Laba atau rugi yang timbul secara insidentil dapat diklasifikasikan tersendiri dalam laporan rugi laba atau dicantumkan dalam “Laporan Perubahan Modal” (Retained earning statement) atau “Laporan Perubahan Modal”, tergantung pada konsep yang dianut perusahaan.
Dalam laporan laba yang ditahan hanya berisi :
a. Net Income yang ditransfer dari laporan rugi laba.
b. Deklarasi (pembayaran) dividend.
c. Penyisihan dari laba (Appropriation of retained earning).

DAFTAR REFERENSI
http://sitisarahadi.wordpress.com/tag/artikel-makalah-tugas-teori-akuntansi-dan-laporan-keuangan/

Artikel Pengelolaan Pendidikan

A. Konsep Dasar dan Fungsi Pengawasan di bidang Pendidikan
Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kahidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir pelaksanaan manajemen.
Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh penilaian yang secara rinci dapat dapat memberikan umpan balik berupa gambaran yang jelas tentang tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Para pengawas dan Kepala Sekolah tidak akan dapat membuat saran-saran untuk pebaikan organisasi dan program sekolah yang diinginkan, kecuali jika pada mereka tersedia hasil-hasil penilaian (Oteng Sutisna, 1986).
Dalam beberapa pengertian diatas, pada dasarnya pengawasan mempunyai dua unsur pokok, yaitu :
a. Pengawasan menekankan kepada proses
b. Pengawasan diarahkan kepada koreksi dan membandingkan dengan tujuan.

B. Fungsi Pengawasan Pendidikan
Secara umum telah dikemukakan bahwa hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. Lebih lanjut Hadari Nawawi (1983) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan antara lain :
a. Memperoleh data yang setelah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.
b. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
c. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi, agar dapat dikurangi atau dihindari.
d. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang.
e. Mengetahui seberapa jauh tujuan telah tercapai.
Secara khusus dapat dikemukakan bahwa fungsi pengawasan pendidikan (sekolah), adalah :
a. Mengusahakan suatu struktur yang terorganisir dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian diantara personil sekolah.
b. Mengusahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan “gap” yang terjadi dalam keseluruhan program sekolah.
c. Mengusahakan informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan.

C. Proses Pengawasan Pendidikan
Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa dan kegiatan dalam organisasi serasi dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda (tergantung pada misi, jenis, bentuk dan sebagainya), tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama. Tahapan-tahapan tersebut yaitu : penentuan standar, pengukuran, perbandingan hasil pengukuran dengan standar, dan upaya “correction action”. Oteng Sutisna (1986) bahkan meringkasnya menjadi tiga langkah besar:
a. Menyelidiki apa yang sedang dilakukan;
b. Membandingkan hasil-hasil dengan harapan;
c. Menyetujui hasil-hasil itu atau tidak menyetujuinya, dalam hal yang terakhir perbaikan yang hendaknya diambil.
D. Karakteristik Pengawasan yang Efektif
Beberapa karakteristik dari proses pengawasan yang efektif (Oteng Sutisna, 1986) adalah :
a. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
b. Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bgaimana tugas-tugas dijalankan.
c. Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan.
d. Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang preventif.
e. Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan.
f. Pelaksanaan pengawasan harus mempemudah tercapainya tujuan-tujuan.
E. Isu Pengawasan Pendidikan di Sekolah.
Pengawasan pendidikan di sekolah harus memberikan dampak yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi sekolah. Dalam pendidikan di sekolah pengawasan dipakai dalam dua arti. Pertama pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun menilik,mempertimbangkan, dan menilai. Perhatiannya berpusat pada pelaksanaan-pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Kegiatan pengawasan semacam ini dipikirkan terutama sebagai proses penerapan kekuasaan melalui alat dan teknik pengawasan untuk menetapkan apakah rencana-rencana, kebijaksanaan-kebijaksanaan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur yang ditetapkan diikuti (Oteng Sutsina, 1986).
Kedua, pengawasan yang menyediakan kondisi yang perlu untuk menyelesaikan tugas kewajiban dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pengertian ini hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi pada semua upaya pendidikan. Pengawasan bias digunakan tidak hanya untuk mencegah salah, melainkan juga mengarahkan tindakan-tindakan pada tujuan organisasi sekolah.
F. Konsep dasar Penilaian Pendidikan.
Kita sudah mengetahui bahwa dalam proses pendidikan di sekolah selalu melibatkan unsure penilaian. Namun keberadaan unsure ini tidak senantiasa dapat memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah terutama yang menyangkut perbaikan dan pengembangannya.. Banyak faktor yang berpengaruh berkenaan dengan fungsi penilaian dalam peningkatan pogram sekolah, salah satunya adalah makna yang ditafsirkan dari konsep penilaian itu sendiri.
G. Tujuan dan Sasaran Penilaian Pendidikan.
Para penilai yakin bahwa hasil kerjanya akan bermanfaat bagi para personil pendidikan dalam mengambil keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak ada kegiatan penilaian seperti yang mereka lakukan. Karena itu Oteng Sutisna merumuskan (1986) bahwa kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :
a. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja.
b. Untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan edisien.
c. Untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi-siatuasi yang dapat merusak.
d. Untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah.
H. Arah Penilaian Pendidikan
Tujuan dan kegunaan penilaian dapat diarahkan kepeda kepentingan berbagai keputusan seperti kaitannya dengan perencanaa, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pendidikan baik yang menyangkut perorangan, kelompok, maupun kelembagaan. Jika kita ingin melihat pendidikan sebagai pembentukan manusiaa Indonesia yang memiliki karakteristik khas sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penilaian dapat diarahkan kepada dua hal sebagai berikut :
a. Orientasi pada Nilai Intrinsik Pendidikan (Manusia Paripurna)
b. Orientasi Pada Mutu Eksternal (Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat)
I. Hasil Penilaian dan Peningkatan Mutu Sekolah
Seringkali para “policy maker” melihat bahwa peningkatan mutu pendidikan banyak diupayakan melalui penyediaan sarana yang lengkap, pembaharuan kurikulum atau peningkatan biaya pendidikan, tanpa menyadari bahwa salah satu komponen dalam proses administrasi pendidikan yang menghasilkan informasi paling berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan sering terabaikan, yang sering terlupakan dalam pemanfaatannya yang lebih luas ini tiada lain adalah penilaian.
Pada bagian awal sudah disinggung bahwa hasil penilaian merupakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program pendidikan. Di samping itu informasi tersebut dapat digunakan bagi kepentingan sertifikasi, seleksi, remedial, promosi dan sebagainya, serta untuk pertanggungjawaban pelaksana kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jahja Umar, 1992:12).
Saat ini penilaian hanya diakitkan dengan prestasi yang dicapai setiap siswa yaitu berupa angka-angka, dan kalaupun dijadikan bahan untuk perbaikan hanya digunakan pada kepentingan yang sangat mikro sifatnya, seperti penyempurnaan metode mengajar atau pengembangan bahan ajar (Cece Herawan, 1990).
DAFTAR REFERENSI
http://setyawoody.blogspot.com/2013/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

Artikel Pengantar dan Etika Bisnis

A. Pengertian Etika Bisnis
Etika bisnis suatu kode etik perilalku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berprilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaaan atau berusaha
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan masyarakat kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :
a. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
b. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
c. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
B. Moral Dalam Dunia Bisnis
Sejalan dengan berakhirnya pertemuan para pemimpin APEC di Osaka Jepang dan dengan diperjelasnya istilah untuk menjadikan Asia Pasifik ditahun 2000 menjadi daerah perdagangan yang bebas sehingga baik kita batas dunia akan semakin “kabur” (borderless) world. Hal ini jelas membuat semua kegiatan saling berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan (opportunity) dan keuntungan (profit). Kadangkala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan tadi, memaksa orang untuk menghalalkan segala cara mengindahkan ada pihak yang dirugikan atau tidak.
Dengan kondisi seperti ini, pelaku bisnis kita jelas akan semakin berpacu dengan waktu serta negara-negara lainnya agar terwujud suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan. Namun perlu kita pertanyakan apakah yang diharapkan oleh pemimpin APEC tersebut dapat terwujud manakala masih ada bisnis kita khususnya dan internasional umumnya dihinggapi kehendak saling “menindas” agar memperoleh tingkat keuntungan yang berlipat ganda. Inilah yang merupakan tantangan bagi etika bisnis kita.

C. Etika Dalam Dunia Bisnis
Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.
Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Mengapa ?
Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah :
1. Pengendalian diri
Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etis”.
2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

4. Menciptakan persaingan yang sehat
Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-“ekspoitasi” lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan “kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
Untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif” harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada “oknum”, baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan “kecurangan” demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan “gugur” satu semi satu.
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.

D. Hal-hal yang mempengaruhi keputusan bisnis
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh
Ada beberapa kelompok yang dapat mempengaruhi kepentingan bisnis diantaranya:
a. Para pengusaha dan mitra usaha
b. Perusahaan pemasok bahan baku
c. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja
d. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha
e. Bank penyandang dana perusahaan
f. Investor penanam modal
g. Masyarakat umum yanag dilayani
h. Pelanggan yang membeli produk

E. Manfaat Etika Berbisnis
a. Perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab social mendapatkan rasa hormat dari steakholder
b. Kerangka kerja yang kokoh memandu manager dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin komplek
c. Suatau perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi
d. Banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab social dapat menambah uang dalam bisnis mereka
Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena:
a. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
b. Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
c. Melindungi prinsip kebebasan berniaga.
d. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi dan lain sebagainya.hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan.
Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis, pada umumnya termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis.misalnya diskriminasi dalam sistemremunerasi atau jenjang kerja.
Perlu dipahami, karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya.Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan kedalam manajemen korporasi yakni dengan cara :
a. Menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (code of conduct)
b. Memperkuat sistem pengawasan.
c. Menyelenggarakan pelatihan (training) untuk karyawan secara terus menerus
DAFTAR REFERENSI
http://payana99.blogspot.com/2014/09/makalah-pengantar-bisnis-etika-bisnis.html
http://aem-peem.blogspot.com/2011/11/makalah-etika-bisnis.html

Artikel Media Pembelajaran

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam Proses belajar mengajar di kelas, Media berarti sebagai sarana yang berfungsi menyalurkan pengetahuan dari Guru kepada peserta didik. Kelancaran Aplikasi Model Pembelajaran sedikit banyak ditentukan pula oleh Media Pembelajaran yang digunakan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam penelitian Kuantitatif maupun Kualitatif juga menjadi ukuran penting dalam proses pembuktian hipotesa. Schramm (1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
Sementara itu, Briggs (1977) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya. Sedangkan, National Education Associaton (1969) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik.
Brown (1973) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad Ke –20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet.
Media memiliki beberapa fungsi, diantaranya :
a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar – gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial.
b. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu obyek, yang disebabkan, karena :
(a) obyek terlalu besar;
(b) obyek terlalu kecil;
(c) obyek yang bergerak terlalu lambat;
(d) obyek yang bergerak terlalu cepat;
(e) obyek yang terlalu kompleks;
(f) obyek yang bunyinya terlalu halus;
(g) obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi.
Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta didik.
c. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya.
d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan
e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis.
f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.
g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.
h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit sampai dengan abstrak
Terdapat berbagai jenis media belajar, diantaranya:
a. Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik
b. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya
c. Projected still media : slide; over head projektor (OHP), LCD Proyektor dan sejenisnya
d. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan sejenisnya.
e. Study Tour Media : Pembelajaran langsung ke obyek atau tempat study seperti Museum, Candi, dll.
Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik yang bersifat visual, audial, projected still media maupun projected motion media bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat saja yang disebut Multi Media. Contoh : dewasa ini penggunaan komputer tidak hanya bersifat projected motion media, namun dapat meramu semua jenis media yang bersifat interaktif.
Allen mengemukakan tentang hubungan antara media dengan tujuan pembelajaran, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :
Jenis Media 1 2 3 4 5 6
Gambar Diam S T S S R R
Gambar Hidup S T T T S S
Televisi S S T S R S
Obyek Tiga Dimensi R T R R R R
Rekaman Audio S R R S R S
Programmed Instruction S S S T R S
Demonstrasi R S R T S S
Buku teks tercetak S R S S R S
Keterangan :
R = Rendah S = Sedang T= Tinggi
1 = Belajar Informasi faktual
2 = Belajar pengenalan visual
3 = Belajar prinsip, konsep dan aturan
4 = Prosedur belajar
5= Penyampaian keterampilan persepsi motorik
6 = Mengembangkan sikap, opini dan motivasi
Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh : bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan; keadaan peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis.

DAFTAR REFERENSI
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/media-berasal-dari-bahasa-latin.html

Artikel Kurikulum dan Pembelajaran

A. Peranan Kurikulum dalam Pembelajaran
Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang telah direncanakan untuk mengemban peranan bagi pendidikan siswa. Berdasarkan analisa dari sifat masyarakat dan kebudayaan, sekolah bagi institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, paling tidak akan menjalankan 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yakni:
a. Peranan konservatif,
b. Peranan kritis dan evaluatif,
c. Peranan kreatif.
Ketiganya harus berjalan seimbang dalam arti terdapat keharmonisan di antara ketiganya. Maka kurikulum akan dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju pada budaya masa depan.
A. Hubungan Kurikulum dan Pembelajaran
a. Model Dualistic, Model dualistic dari suatu kurikulum adalah keadaan dimana kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem terpisah, tidak bertemu. Perencanaan dan pelaksanaan tidak serasi dan tidak sejalan. Sehingga tidak ada korelasi yang mengaitkan kedua hal tersebut
b. Model Berkaitan, Pada model berkaitan, terdapat hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Di dalam keterkaitan tersebut, ada bagian essensial yang terpadu.
c. Model Konsentris,, Dalam Model Konsentris, kurikulum dan pembelajaran berhubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum dapat berada dalam ruang lingkup pembelajaran atau sebaliknya, dimana pembelajaran dapat pula berada dalam ruang lingkup kurikulum. Keterlibatan ini terjadi jika salah satu unsur merupakan subsistem dengan yang lain atau salah satu bergantung dengan yang lain.
d. Model Sirkuit, Dari keempat model yang dijelaskan oleh Peter F. Olive, Model Sirkuit adalah model kurikulum yang paling erat korelasinya dengan pembelajaran. Tidak hanya sekedar terkait atau menyinggung salah satu aspek, namun model ini menunjukkan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pembelajaran. Keduanya saling berpengaruh. Kurikulum berfungsi memberikan keputusan tentang pembelajaran, sebaliknya keputusan tentang pembelajaran akan mempengaruhi peningkatan kurikulum (sesudah dievaluasi).
Berdasarkan keempat model yang menyatakan hubungan antara kurikulumn dengan pembelajaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang erat, tiap aspeknya saling mempengaruhi perkembangan masing-masing, serupa tapi tak sama, meskipun keduanya dapat dianalisis secara terpisah, namun fungsinya tidak dapat dipisahkan.

C. Model Pengembangan Kurikulum
Model-Model Kurikulum yang lazim digunakan sebagai rencana pendidikan adalah sebagai berikut :
1. Model Administrasi
Model administrasi atau line staff dianggap sebagai model yang paling awal dikenal. Disebut line staff karena pada model ini inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas (Superintendent). Pada Model Administrasi, inisiatif rekayasa pengembangan kurikulum menggunakan konsep atau prosedur administrasi dimana administrator atau pejabat pendidikan membentuk komisi pengarah yang bertugas merumuskan konsep dasar dan landasan kebijakan dan strategi utama dalam mengembangkan kurikulum (Sudrajat,2008).
Namun ada permasalahan yang sering muncul didalam pemilihan Model Administrasi ini, antara lain:
a. Menuntut adanya kesiapan guru sebagai pelaksananya,
b. Memerlukan internalisasi kurikulum yang dikembangkan, tentunya malalui penataran awal,
c. Kecenderungan bersifat searah, karena adanya sentralisasi dalam diseminasinya,
d. Pada tahun-tahun pertama pelaksanaan, ada monitoring secara intensif dan berkelanjutan tidak dapat dihindarkan.
2. Model Grass root
Model Grass Root atau akar rumput dikembangkan oleh Smith, Stanley & Shores pada tahun 1957. Model Grass Root berbeda dengan rekayasa model administrasi. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum model ini bersasal dari bawah. Misalnya model ini diawali oleh guru, pembina disekolah dengan mengabaikan metode pembuatan keputusan kelompok secara demokratis dan dimulai dari bagian-bagian yang lemah kemudian diarahkan untuk memperbaiki kurikulum tertentu yang lebih spesifik atau kelas-kelas tertentu.
Menurut Agitara tahun 2009, orientasi yang demokratis dari rekayasa ini bertanggung jawab membangkitkan 2 asumsi yang sangat penting yaitu :
a. Bahwa kurikulum hanya dapat diterapkan secara berhasil apabila guru dilibatkan secara langsung dengan proses pembuatan dan pengembangannya.
b. Bukan hanya para profesional, tetapi murid, orang tua, anggota masyarakat lain harus dimasukkan dalam proses pengembangan kurikulum. Model ini lebih berorientasi kepada sifat demokratis dan desentralisasi dalam pelaksanaannya.
Ada dua dalil atau ketentuan yang sebaiknya diperhatikan dalam menyusun kurikulum ini:
a. Penerapan kurikulum dapat berhasil bila guru terlibat dalam penyusunan dan pengembangannya
b. Melibatkan para ahli, siswa, orang tua dan masyarakat

Ada empat prinsip pengembangan kurikulum dalam model grass root ini antara lain :
a. Kurikulum akan berkembang sebagai kewenangan profesional pada pengembangan guru
b. Kewenangan guru dapat diperbaiki bila dilibatkan dalam revisi masalah kurikulum
c. Bila guru dalam menentukan tujuan yang akan dicapai dalam menghadapi seleksi, definisi, pemecahan masalah dan mengevaluasi hasil, mereka perlu dipertimbangkan keterlibatannya.
d. Mempertemukan kelompok dalam tatap muka agar dapat memahami satu dengan yang lain secara lebih baik untuk mencapai konsensup prinsip dasar, tujuan dan perencanaannya.
3. Model Demonstrasi
Model Demonstrasi merupakan prakrasa seorang atau sekelompok guru yang berkerjasama dengan para ahli dengan maksud melakukan perbaikan terhadap kurikulum. Sistematika model ini hampir mirip model grass root, karena idenya berasal dari bawah dan biasanya berskala kecil, karena menyangkut beberapa sekolah serta mencakup satu atau keseluruhan komponen kurikulum.
Menurut Smith, stanley dan shores (1957 dalam zais, 1976, dalam efendi 2009) ada dua variasi ,model demonstrasi :
a. Sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum yang tujuannya adalah mengadakan penelitian dan pengembangan yang diharapkan dapat digunakkan bagi lingkungan yang lebih luas
b. Tidak bersifat formal, karena beberapa guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada mencoba mengadakan penelitian dan pengembangan sendiri, dan mencoba menggunakkan hal yang lain dari yang brelaku
Kebaikan model demonstrasi antara lain :
a. Sifat kurikulum lebih praktis dan dungsionalis karena langsung dikaitkan dan diterapkan pada kehisupan nyata.
b. Perubahan atau penyempurnaan kurikulum dalam skala kecil atau aspek tertentu yang khusus, sedikit sekali untuk ditolak administrator, dibanding dengan perubahan atau penyempurnaan menyeluruh,
c. Pengembangan kurikulum dalam skala kecil dengan model demonstrasi dapat mengatasi permasalahan dokumen yang baik namun hasilnya kurang memadai.
d. Guru sebagai narasumber atau yang berinisiatif dapat menjadi pendorong adnisistrator untuk mengembangkan program baru.
Meskipun dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan terjadi sikap tak acuh dari guru yang tidak terlibat, namun kondisi tersebut dapat ditekan dengan penalaran dan sosialisasi tertentu yang dilakukan semua pihak baik pihak aktif maupun pasif.
4. Model Beauchamp
Menurut Beauchamp (dalam Sukmadinata, 2005:30 dalam Herdiana,2009), teori kurikulum secara konseptual berhubungan erat dengan pengembangan teori dan ilmu-ilmu lain. Hal-hal penting dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah teknis yang tepat dan konsisten, analistis dan klasifikasi pengetahuan, penggunaan penelitian-penelitian prediktif untuk menambah konsep, generalisasi atau kaidah-kaidah, sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam menjelaskan fenomena kurikulum. Dalam rekayasa pengembangan kurikulum, Beauchamp secara kritis mengindetifikasi beberapa keputusan yang mendasari rekayasa pengembangan kurikulum diantaranya :
a. Menetapkan batas lingkup wilayah yang akan dilibatkan dalam kurikulum tersebut, misal cakupan tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi atau alam satu wilayah negara. Penetapan batas atau lingkup wilayah ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki pengambil kebijakan serta tujuan dari pengembangan kurikulum.
b. Menyeleksi dan menetapkan anggota yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini anggota yang terlibat meliputi para ahli pendidikan atau kurikulum, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih, para profesional dalam sistem pendidikan, serta profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.
c. Organisasi dan prosedur perencanaan dalam menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, evaluasi serta dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum.
d. Imlementasi kurikulum merupakan program yang paling penting sebab membutuhkan kesiapan guru, siswa, fasilitator material dan biaya maupun manajerialnya.
e. Evaluasi kurikulum. Ini memiliki 4 cakupan diantaranya : evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain, evaluasi belajar siswa, evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.
5. Model hubungan interpersonal dari Roger
Rekayasa pengembangan kurikulum yang dilakukan roger melalui beberapa tahapan:
a. Pemilihan target sistem pendidikan. Dalam hal ini pemilihan dapat mengikutsertakan pejabat pendidikan atau administrator.
b. Melibatkan pengalaman guru dalam kelompok secara intensif.
c. Mengembangkan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pembelajaran.
d. Melibatkan orang tua dalam kegiatan kelompok secara intensif.

6. Model Tyler
Sebelum merencanakan suatu model kurikulum, Ralph W Tyler merumuskan empat pertanyaan mendasar yang harus terjawab dalam suatu pengembangan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:
a. What educational purpose should the school seek to attain? à Apa tujuan pendidikan yang harus dicapai di sekolah?
b. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? à Apa pengalaman pendidikan yang dapat disediakan jika kita mencapai tujuan tersebut?
c. How can these educational experiences be effectively organized? à Bagaimana pengalaman pendidikan dapat diorganisir secara efektif?
d. How can we determine whether these purposes are being attained? à Bagaimana kita mampu memutuskan apakan tujuan ini telah tercapai?

Dari keempat pertanyaan mendasar tersebut, disusunlah langkah-langkah pengembangan kurikulum model Tyler adalah sebagai berikut:
a. Menentukan tujuan
b. Menentukan pengalaman belajar
c. Pengorganisasian pengalaman belajar
d. Evaluasi
7. Model Inverted dari Taba
Model Inverted dari Hilda Taba cenderung bersifat sederhana. Secara garis besar langkah-langkah pengembangan kurikulum hilda taba pada dasarnya mengikuti cara-cara yang lazim dilakukan melalui urutan :
a. Menentukan tujuan pendidikan.
b. Menseleksi pengalaman belajar.
c. Mengoganisasi bahan kurikulum kegiatan belajar
d. Evaluasi hasil kurikulum
Untuk pembaharuan kurikulum Taba menganjurkan cara yang berbeda dengan yang lazim digunakan untuk mengembangkan kurikulum umumnya. Menurut Taba tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut:
a. Tahap pertama, penyusunan satuan pelajaran bersama sekelompok guru.
b. Tahap kedua, melakukan pengujian eksperimen.
c. Tahap ketiga, melakukan revisi dan konsolidasi
d. Tahap keempat, mengembangkan kerangka kerja
e. Tahap kelima, melakukan perakitan (instalasi dan deseminasi)

DAFTAR REFERENSI
http://hanyasa.blogspot.com/2011/12/makalah-model-pengembangan-kurikulum.html

ArtikelEkonomi Makro

Ekonomi Makro atau biasa disebut Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang ruang lingkupnya luas (makro) meliputi mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan pada tingkat negara, misalnya inflasi, pengangguran, neraca pembayaran yang timpang, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan peningkatan kapasitas produksi
Masalah-masalah Ekonomi Makro:
a. Inflasi
b. Penganguran
c. Neraca pembayaran yang timpang
d. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
e. Peningkatan kapasitas produksi
Tiga pasar utama dalam konteks makro adalah:
a. Pasar barang dan jasa;
b. Pasar tenaga kerja;
c. Pasar uang dan pasar modal.
Pendapatan Nasional yang di Indonesia biasa diistilahkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto), memiliki setidaknya 3 cara/metode penghitungan. Masing-masing metode penghitungan melihat pendapatan nasional dari sudut pandang yang berbeda, tapi hasilnya saling melengkapi. Tiga metode penghitungan tersebut adalah:
a. Metode Output/Produksi
b. Metode Pendapatan
c. Metode Pengeluaran
Nilai PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dan jumlahnya. Nilai PDB yang lebih besar tidak berarti pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dan tidak berarti pula output (barang dan jasa) yang dihasilkan lebih banyak. Hal demikian disebabkan oleh perbedaan harga akibat dari inflasi.

Kelemahan penghitungan PDB menggunakan harga berlaku (PDB nominal) dapat diatasi dengan penghitungan berdasar harga konstan, sehingga dapat dihitung PDB riil. Harga konstan merupakan harga barang/jasa yang berlaku pada tahun dimana perekonomian dinilai baik dan dijadikan harga untuk barang/jasa dalam perhitungan PDB untuk tahun-tahun yang lain.
Perhitungan PDB riil akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. PDB riil per jumlah penduduk disebut PDB perkapita.Kelemahan penghitungan PDB per kapita adalah jika distribusi pendapatan warga negara tidak merata atau timpang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga diantaranya :
a. Pendapatan rumah tangga;
b. Kekayaan rumah tangga;
c. Tingkat bunga;
d. Perkiraan tentang masa depan;
e. Jumlah penduduk;
f. Komposisi penduduk (usia produksi, tingkat pendidikan, jumlah penduduk urban);
g. Sosial budaya
Investasi dapat diartikan bermacam-macam, misalnya : Keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah /menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) di masa mendatang, atau Segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan/menambah nilai kegunaan hidup.Pertimbangan pokok dari keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang dari uang yang akan kita peroleh di masa mendatang.
Cakupan kerjasama ekonomi internasional luas sekali. Ada yang langsung memberikan manfaat, ada juga yang baru memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kerjasama ekonomi yang langsung memberikan manfaat terutama adalah perdagangan internasional. Sebab negara-negara yang melakukan akan segera mengalami peningkatan penggunaan barang/jasa maupun factor-faktor produksi. Sedangkan contoh kerjasama ekonomi yang memberikan manfaat dalam jangka panjang adalah penanaman modal.
Mempelajari perdagangan internasional, kita perlu mengetahui beberapa teori perdagangan internasional, diantaranya ;
a. Merkantilisme
b. Keunggulan absolute
c. Keunggulan komparatif, dan
d. Keunggulan kompetitif
Neraca Pembayaran (BOP = Balance of Payment) adalah catatan statistic tentang transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya, atau laporan rugi laba yang merupakan ringkasan arus keluar masuk barang, jasa, dan asset-aset dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.
Bagian paling penting dari neraca pembayaran adalah neraca lancar (current account) dan neraca modal (capital account). Hal-hal lain yang merupakan tambahan adalah neraca penyeimbang (settlement account) dan selisih perhitungan (statistical discrepancy).
Valuta asing (foreign exchange) adalah mata uang negara lain dari suatu perekonomian, misalnya Yen Jepang, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan lain-lain. Valuta asing yang beredar atau diperdagangkan disuatu negara atau kawasan biasanya karena negara asal mata uang asing tersebut memiliki hubungan dagang langsung.
Permintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang/jasa yang diproduksi negara lain. Dengan kata lain, permintaan valuta asing meningkat bila impor meningkat. Hal-hal lain yang mempengaruhi permintaan valuta asing adalah harga mata uang asing tersebut, tingkat pendapatan, tingkat bunga relative, selera, dan kebijakan pemerintah. Bila nilai tukarnya makin murah, permintaan terhadap valuta asing akan meningkat. Selama yang berubah hanyalah nilai tukar, kurva permintaan akan bergeser ke kanan jika makin banyak impor, dan akan bergeser ke kiri jika impor semakin sedikit.
Dari sudut penawaran, penawaran valuta asing meningkat bila ekspor meningkat. Selain itu, penawaran juga akan meningkat jika arus masuk modal lebih besar dari arus keluar modal. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika ekspor meningkat, dan akan bergeser ke kiri jika ekspor menurun. Begitu pula jika arus modal masuk meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kanan dan sebaliknya jika arus modal masuk menurun.
Pada tahun 1946 dalam konferensi ekonomi Indonesia di Yogyakarta, Wakil Presiden, Moch. Hatta, pernah menegaskan bahwa dasar sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 45 secara tegas menggarisbawahi sikap para pendiri negara yang menolak sistem perekonomian Kapitalis-Liberal. Dalam kesempatan tersebut, Hatta menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Sedangkan bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak menurut UU No.1 /1967 tentang Penanaman Modal adalah:
a. Pelabuhan-pelabuhan
b. Produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum
c. Telekomunikasi
d. Pelayaran
e. Penerbangan
f. Air minum
g. Kereta api umum
h. Pembangkit tenaga atom
i. Media massa.
Pasal lain yang merupakan rangkaian pasal 33 UUD 45 adalah
a. Pasal 23, ayat 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tap tahun dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui aggaran yang diusulkan, pemerintah menjalankan anggaran ahun yang lalu.
b. Pasal 27, ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Evolusi pemikiran sistem ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) tidak lepas dari peran tokoh-tokoh begawan ekonomi seperti Hatta, Wilopo, Widjojo Nitisastro, Soemitro Djojohadikoesoemo, dll. Berikut di bawah ini pemikiran beberapa tokoh ekonomi.
Ciri-ciri SEP menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (Pengantar Ilmu Ekonomi, 2004) sebagai berikut :
a. Peranan negara penting dan strategis, namun tidak dominan.
b. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal, tidak juga oleh buruh/pegawai, pemilik dan buruh/pegawai adalah mitra berdasar asas kekeluargaan.
c. Masyarakat memegang peranan penting.
d. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Ciri-ciri perekonomian yang membahayakan SEP :
a. Sistem ekonomi liberal, menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa lain.
b. Sistem ekonomi komando, yaitu negara beserta aparaturnya mendesak, mematikan potensi, dan dan daya kreasi unit ekonomi swasta.
c. Persaingan tidak sehat dan monopoli.
DAFTAR REFERENSI
http://hamdanarfani.blogspot.com/2012/06/pengantar-ekonomi-makro.html

Artikel Anggaran Perusahaan

Artikel Anggaran Perusahaan

Dalam suatu kegiatan perusahaan atau organisasi diperlukan suatu anggaran dalam proses kegiatan operasionalnya. Adanya anggaran dalam suatu perusahaan dan organisasi tentu akan mendukung kegiatan perusahaan dan organisasi melalui pembiayaan dalam kegiatan tersebut agar dapat berjalan lancar. Untuk itulah maka suatu anggaran dapat dijadikan sebagai alat perencana dalam suatu kegiatan.
Sebagai alat perencana, secara umum anggaran bisa dikatakan dibagi sebagai alat perencana dalam pengeluaran yang timbul dan sebagai alat perencana dalam penerimaan laba. Dalam perencana pengeluaran, anggaran dapat menggambarkan bagaimana uang yang keluar dalam membiayai kegiatan. Sedangkan dalam perencana penerimaan laba, anggaran dapat menggambarkan bagaimana uang yang dikeluarkan untuk modal dan bagaimana prediksi laba yang akan didapat.
Mulyadi dalam Husnayetti (2012:3) mengartikan anggaran ialah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang dapat diukur dalam satuan moneter standar (mata uang lokal) dan satuan moneter yang lain (valuta asing) yang mencangkup jangka waktu 1 tahun. Dari pengertian diatas anggaran dapat dikatakan sebagai rencana kerja yang berbentuk data angka yang dapat diukur oleh mata uang lokal maupun asing. Anggaran dapat diukur dalam jangka waktu 1 tahun yang tergabung dalam anggaran tahunan perusahaan maupun organisasi.
Anggaran juga dapat melandasi proses penganggaran dalam suatu perusahaan atau organisasi. Penganggaran merupakan suatu proses dalam perencanaan dan pengendalian biaya yang disusun untuk membiayai kegiatan perusahaan atau organisasi untuk masa mendatang. Suatu anggaran yang dibuat melalui proses penganggaran haruslah mencerminkan prediksi berapa biaya yang dibutuhkan serta berapa laba yang akan dihasilkan.
Seperti dikatakan diatas, suatu anggaran merupakan hal terpenting dalam mengatur biaya dan pendapatan perusahaan atau organisasi melalui kegiatan operasionalnya. Agar penyusunan anggaran ini dapat dikatakan tepat sasaran, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam penyusunan anggaran haruslah memperhatikan beberapa hal yakni:
a. Realistis, Suatu anggaran haruslah memperhatikan kemampuan yang ada baik secara financial maupun sumberdaya yang mendukung. Dengan penyusunan yang realistis, maka biaya yang dikeluarkan akan efisien serta penerimaan laba akan berjalan secara efektif.
b. Fleksibel, suatu anggaran dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sewaktu-waktu berubah. Fleksibelitas suatu anggaran akan mudah membantu apabila terjadi suatu hal yang diluar dugaan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan banyak terbuang.
c. Kontinyu, suatu anggaran haruslah selalu mendapat perhatian terus menerus. Keberlanjutan suatu anggaran akan mudah memprediksi yang akan terjadi pada periode anggaran selanjutnya, sehingga akan mempermudah memprediksi biaya dan laba dimasa mendatang.

Menurut Darsono (2008), anggaran dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ruang lingkup, fleksibilitas dan periode waktunya:
1. Berdasarkan Ruang Lingkup
Anggaran dapat dibagi menjadi 2 jenis yakni:
a. Anggaran Parsial, ialah anggaran yang memiliki ruang lingkup yang terbatas pada satu bidang saja. Contoh: Anggaran untuk satu departemen saja
b. Anggaran Komprehensif, ialah anggaran yang memiliki ruang lingkup yang luas meliputi semua bidang dalam perusahaan dan organisasi. Contoh: Anggaran untuk operasional perusahaan, baik pusat maupun cabang.
2. Berdasarkan Fleksibilitas
Anggaran dapat dibagi menjadi 2 jenis yakni:
a. Anggaran Variabel, ialah anggaran yang berdasarkan kisaran atau perkiraan berapa kapasitas yang akan diproduksi saja. Contoh: Anggaran dalam memproduksi barang pesanan.
b. Anggaran Tetap, ialah anggaran yang berdasarkan tingkatan kapasitas produksi tertentu. Contoh: Anggaran produksi ban yang sudah direncanakan jumlah produksinya.

3. Berdasarkan Periode Waktunya
Anggaran dapat dibagi menjadi 2 jenis yakni:
a. Anggaran Jangka Pendek, ialah anggaran yang disusun untuk jangka 1 tahun masa anggaran. Contoh: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b. Anggaran Jangka Panjang, ialah anggaran yang disusun untuk jangka waktu lebih dari satu tahun masa anggaran. Contoh: Anggaran dalam pembelian mesin dan perawatannya.
Suatu anggaran memiliki pos-pos tersendiri agar anggaran yang akan dikeluarkan bisa efeisien dan efektif dalam pelaksanaannya. Dalam menyusun anggaran seperti yang dikatakan diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang menyakut sasaran anggaran itu sendiri, yakni berupa:
a. Kegunaan Anggaran, bagaimana Penggunaan anggaran itu sendiri dan bagaimana agar anggaran itu tepat sasaran serta dapat mendatangkan laba.
b. Hal anggaran dan manajemen, Suatu manajemen dapat merumuskan anggaran secara efektif apabila adanya data yang mendukung dalam proses penganggaran, serta adanya koordinasi kerja.
c. Isi dan prosedur anggaran, suatu anggaran akan tepat bila isi dan prosedur anggaran tersebut jelas.
d. Perencanaan dan pengendalian, suatu biaya yang akan dikeluarkan dapat direncanakan sebelumnya, serta bagaimana pengendalian pada pelaksanaannya agar anggaran dapat lebih efisien dan efektif dalam membiayai operasional.
e. Dimensi Waktu, suatu anggaran memiliki jangka waktu tertentu dalam membiayai biaya yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan pada jenis anggaran.
f. Pengendalian laba, suatu biaya yang dikeluarkan dalam anggaran haruslah dapat lebih kecil dibandingkan penerimaan laba, selain itu juga penerimaan laba yang stabil haruslah dapat bertahan pada beberapa periode mendatang dengan biaya yang dapat ditekan.
Ada beberapa manfaat dari penyusunan anggaran dalam suatu perusahaan dan organisasi, yakni sebagai berikut:
a. Sebagai perencanaan terpadu, anggaran dapat memprediksi berapa biaya yang akan dikeluarkan serta berapa laba yang akan didapat melalui kegiatan operasional.
b. Sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, suatu anggaran dapat membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan, baik itu secara parsial mapun keseluruhan (komprehensif).
c. Sebagai Alat koordinasi kerja, suatu anggaran dapat menghubungkan antara depratemen keuangan dengan departemen lainnya dalam menyusun anggaran apa yang diperlukan disetiap departemen.
d. Sebagai Alat pengawas kerja, suatu anggaran dapat mengawasi biaya apa yang dikeluarkan melalui efektivitas dari hasil kegiatan perusahaan tersebut dan mengawasi proses berjalannya kegiatan tersebut, serta pengalokasian dari kegiatan tersebut.
e. Sebagai Evaluasi kegiatan perusahaan, suatu anggaran dapat dijadikan evaluasi dari kegiatan perusahaan yang berjalan selama setahun terkahir melalui laporan keuangan yang ada, berapa pendapatan dan berapa biaya yang dikeluarkan selama setahun, serta efetivitas anggaran tersebut dalam pengalokasian
DAFTAR REFERENSI
http://ikubaru93.blogspot.com/2013/12/dasar-dasar-anggaran.html

Artikel Akuntansi Keuangan Menengah

A. Pelaporan Keuangan
Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-IAI. Saat ini, secara garis besar Standar Akuntansi Keuangan berisi 59 PSAK beserta Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang melandasinya dan 4 IPSAK. Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI merupakan hasil adaptasi dari International Accounting Standards.
Akuntansi sering disebut dengan “bahasa bisnis” karena akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah perusahaan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan.
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
Terdapat empat jenis laporan keuangan utama, yakni neraca (laporan perubahan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Pelaporan keuangan (financial reporting) mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media-media lain yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses akuntansi. Misalnya, laporan tahunan kepada para pemegang saham tidak hanya berisi laporan keuangan utama, seperti tercantum di atas, tetapi juga informasi lain, seperti rasio-rasio keuangan yang dianggap penting, ikhtisar jumlah atau saldo rekening-rekening tertentu.
Pihak-pihak yang terkait dengan laporan keuangan adalah IAI, Bapepam, BEJ, Kantor Pajak dan Kantor Akuntan Publik (Auditor) serta para pemakai laporan keuangan lainnya. Dengan cara yang berbeda masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (dapat dipercaya dan diandalkan, relevan, serta tepat waktu).
Kerangka tersebut memuat hal-hal berikut:
a. Tujuan laporan keuangan.
b. Asumsi dasar.
c. Karakteristik kualitatif laporan keuangan.
d. Unsur laporan keuangan.
e. Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan.
f. Konsep modal dan pemeliharaan modal.
Secara umum sekurang-kurangnya terdapat tiga pihak yang berkarier dalam bidang akuntansi, yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu:
a. Akuntan manajemen (akuntan perusahaan),
b. Akuntan publik dan
c. Para pemakai laporan.

A. Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan keuangan suatu perusahaan terdiri:
a. Laporan Laba Rugi.
b. Laporan Perubahan Ekuitas.
c. Laporan Neraca.
d. Laporan Arus Kas.
Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran catatan data, penerapan prinsip-prinsip dan kebiasaan akuntansi, dan penggunaan data pengalaman pribadi penyusunnya. Oleh sebab itu, tak mengherankan apabila laporan keuangan mengandung keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut.
a. Bersifat Historis.
b. Bersifat Umum.
c. Pemakaian taksiran dan pertimbangan pribadi.
d. Berisi informasi yang material saja.
e. Bersifat konservatif.
f. Menekankan pada makna ekonomis, tidak pada bentuk hukumnya.
g. Menggunakan istilah teknis akuntansi.
h. Mengandung berbagai alternatif metode akuntansi.
i. Tidak dapat menyajikan informasi kualitatif yang bersifat nonkeuangan.
Penyajian laporan laba rugi dapat dilakukan dalam 2 bentuk sebagai berikut.
a. Bentuk multiple step (langkah bertahap).
b. Bentuk single step (langkah tunggal).
Dalam bentuk Langkah Bertahap laporan laba rugi berisi informasi sebagai berikut.
a. Penjualan.
b. Harga Pokok Penjualan atau Beban Penyediaan Jasa.
c. Laba Kotor.
d. Beban Usaha.
e. Laba Usaha.
f. Pendapatan dan Beban Lain-lain.
g. Laba Sebelum Pos Luar Biasa.
h. Pos-pos Luar Biasa.
i. Pengaruh Kumulatif dari Perubahan Prinsip Akuntansi.
j. Laba Sebelum Pajak Penghasilan.
k. Pajak Penghasilan.
l. Laba Bersih.
Dalam laporan laba rugi bentuk langkah tunggal hanya dikenal satu jenis laba saja, yaitu laba bersih. Untuk menggambarkan perubahan hak milik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan, perlu disusun Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan ini dapat digabungkan dengan Laporan Laba Rugi, apabila informasi perubahan jumlahnya tidak banyak. Dalam perseroan laporan ini sering disebut Laporan Perubahan Laba Ditahan karena umumnya perubahan modal terjadi pada pos Laba Ditahan saja. Namun, apabila perubahan juga terjadi pada pos-pos modal pemilik yang lain maka perlu disusun laporan perubahan ekuitas secara lengkap.

B. Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
Neraca adalah laporan yang menunjukkan posissi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Posisi keuangan ini meliputi keadaan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan. Dengan cara menghubungkan pos-pos tertentu dlam neraca, kita dapat menilai keadaan likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, neraca harus disusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut.
a. Aktiva Lancar. Disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya, artinya pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai disajikan di urutan paling atas.
b. Investasi. Investasi perusahaan pada perusahaan anak atau pada perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah.
c. Aktiva tetap. Dapat dibedakan menjadi aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Pos-pos aktiva tetap disajikan dalam neraca menurut kekekalannya. Aktiva tetap yang umurnya paling panjang disajikan paling atas, sedangkan aktiva tetap yang umurnya lebih pendek disajikan di bawahnya.
d. Aktiva lain-lain. Klasifikasi aktiva lain-lain digunakan untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas.
e. Kewajiban lancar. Pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuditasnya. Utang lancar yang segera dibayar disajikan dalam urutan teratas.
f. Kewajiban jangka panjang. Penyajian kewajiban jangka panjang harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada dalam kontrak utang jangka panjang yang bersangkutan, seperti tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, aktiva yang dijadikan jaminan dan sebagainya.
g. Ekuitas pemilik. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca berdasarkan kekekalannya. Jenis modal yang sifatnya paling kekal disajikan paling atas, dan yang kurang kekal disajikan di bawahnya.

C. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta rekonsiliasi kas di awal periode dengan kas di akhir periode ditambah saldo setara kas.
Bentuk umum dari laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terbagi ke dalam tiga kategori, yakni:
a. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi;
b. Arus kas yang berasal aktivitas investasi dan
c. Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan.
Klasifikasi arus kas bervariasi di antara berbagai negara. Tetapi pada umumnya terdapat 3 kategori arus kas, yaitu
a. Arus kas dari aktivitas operasional,
b. Arus kas dari aktivitas investasi, dan
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan (financing).

D. Kas dan Piutang
Kas yang meliputi uang tunai, simpanan di bank yang setiap saat dapat diambil (giro) dan kertas berharga lainnya yang dapat diuangkan pada bank atau lembaga keuangan lain sebesar nilai nominalnya, harus diawasi dengan baik. Salah satu cara pengawasan agar likuiditas perusahaan terjamin maka harus disusun anggaran kas. Untuk menyusun anggaran maka diperlukan kemampuan memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas di masa yang akan datang. Pengeluaran kas sebaiknya digunakan check, sedangkan untuk pengeluaran yang berjumlah relatif kecil sebaiknya disediakan dana tertentu yang dinamakan “Dana Kas Kecil” Ada dua cara pencatatan kas kecil yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Perbedaan pokok dari kedua sistem tersebut, yaitu pada sistem dana tetap, pengeluaran dari dana kas kecil tidak perlu di jurnal, seperti pada sistem dana berfluktuasi.
Untuk mengadakan pengawasan kas di bank maka setiap akhir bulan dibuat “rekonsiliasi bank” untuk menentukan sebab-sebab terjadinya perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut laporan bank. Ada beberapa bentuk rekonsiliasi bank, yaitu berikut ini.
a. Rekonsiliasi saldo menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut laporan bank untuk mendapatkan saldo yang benar atau rekonsiliasi untuk menentukan saldo yang benar. Hasil akhir dari rekonsiliasi ini, yaitu saldo menurut perusahaan dengan saldo menurut bank akan sama. Rekonsiliasi bentuk ini sering disebut rekonsiliasi dua kolom.
b. Rekonsiliasi dan identifikasi berbagai penyebab terjadinya perbedaan antara saldo menurut perusahaan dengan saldo menurut laporan bank. Menurut bentuk ini maka saldo menurut catatan perusahaan dianggap yang benar sehingga bertitik tolak dari saldo menurut laporan bank menuju saldo menurut catatan perusahaan.
Kadang-kadang rekonsiliasi diperluas penggunaannya, yaitu untuk menguji kebenaran penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu mencocokkan kesamaan jumlah penerimaan, pengeluaran maupun saldonya menurut catatan perusahaan dengan menurut laporan bank. Dalam rekonsiliasi ini terdapat dua bentuk rekonsiliasi, yaitu berikut ini:
a. Bentuk rekonsiliasi yang bertitik tolak dari saldo menurut laporan bank menuju saldo menurut catatan perusahaan. Dengan kata lain, rekonsiliasi ini menganggap bahwa saldo menurut bentuk ini sering dinamakan rekonsiliasi 4 kolom.
b. Bentuk rekonsiliasi yang bertitik tolak dari masing-masing saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir menuju kepada saldo yang benar. Rekonsiliasi bentuk ini sering dinamakan rekonsiliasi delapan kolom.

E. Persediaan (Prosedur Harga Pokok)
Persediaan adalah barang yang diperoleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya. Persediaan dalam perusahaan pengolahan akan terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Apabila selama perusahaan menyimpan persediaan terjadi inflasi maka perusahaan akan mendapatkan laba semu akibat kenaikan harga ini. Laba semu ini yang disebut dengan istilah holding gains merupakan laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Manajemen dan pembaca laporan keuangan harus menyadari tentang adanya holding gains ini, agar tidak mengambil keputusan yang keliru.

F. Persediaan (Prosedur Selain Berdasarkan Harga Pokok)
Penilaian persediaan berdasarkan harga yang terendah di antara harga pokok dan harga pasar, pada umumnya digunakan jika terjadi manfaat dari persediaan tidak lagi sepadan dengan harga pokoknya.
Beberapa tahap yang harus dilakukan apabila cara penilaian harga yang paling rendah antara harga pokok dan harga pasar akan dipakai, yaitu berikut ini:
a. Tahap pengumpulan data.
b. Tahap penentuan batas atas/tertinggi (ceiling) dan batas terendah (floor).
c. Memilih harga yang paling rendah di antara harga pokok dan harga pasar sebagai dasar penilaian.
Metode harga yang paling rendah di antara harga pokok dan harga pasar dapat diterapkan berdasarkan:
a. Jenis tiap-tiap persediaan;
b. Masing-masing kelompok persediaan;
c. Keseluruhan persediaan.
d. Akuntansi terhadap rugi penurunan nilai persediaan.

SUMBER
https://akuntansiut.wordpress.com/modul-ut-tutorial-online/akuntansi-keuangan-menengah/